BOGOR // ASR -TV .COM //Menurut Hanif Abdullah, Aktivis Bogor*
Berdasarkan data resmi yang kami peroleh melalui SIRUP LKPP dengan kode RUP 61737202, terdapat anggaran APBD-Perubahan untuk Belanja Penyelenggaraan Acara / Event Organizer Bogor Bike Festival sebesar Rp1.000.000.000 yang dianggarkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor.
Bagi kami, angka tersebut bukan sekadar besar, tetapi janggal, tidak sensitif terhadap kondisi sosial masyarakat, dan menunjukkan kegagalan membaca prioritas daerah.
Sebab hari ini, BPS menempatkan Kabupaten Bogor sebagai daerah dengan jumlah penduduk miskin tertinggi peringkat 1 secara nasional secara absolut. Itu artinya, beban sosial masyarakat kita sedang berat, dan setiap rupiah anggaran harusnya diarahkan untuk pemulihan ekonomi rakyat, bukan untuk festival dan konser yang tidak bersentuhan langsung dengan kebutuhan mendesak warga.
Kita perlu bertanya dengan kritis:
Apa urgensinya menghabiskan 1 miliar rupiah untuk sebuah event hiburan, ketika ribuan warga masih berjuang mendapatkan pekerjaan, akses pendidikan, bahkan sekadar menyambung hidup sehari-hari?
Karena sejatinya, yang masyarakat butuhkan bukan acara-acara seperti itu, tetapi bagaimana mereka bisa terus makan, bertahan hidup, dan memiliki kepastian ekonomi untuk hari esok.
Jika Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ingin berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah, maka arah kebijakannya harus diubah secara fundamental:
Bukan menghamburkan anggaran untuk event yang sifatnya seremonial,
Tetapi membuka ruang lapangan kerja nyata,
Menghidupkan ekonomi lokal,
Menguatkan pelaku UMKM pariwisata,
Serta mendorong wisata-wisata lokal agar kembali ramai dan produktif.
Lebih jauh lagi, anggaran Bogor Bike Festival ini baru sebagian dari kejanggalan yang kami temukan. Kami juga mendapati anggaran Festival Mobil Kuno dan Antik sebesar Rp1,1 miliar dengan kode RUP 59225021, yang menurut kami sama sekali tidak memiliki urgensi di tengah situasi ekonomi masyarakat yang sedang sulit.
Rangkaian anggaran seperti ini memperlihatkan bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor tidak becus mengelola anggaran, dan gagal memastikan bahwa APBD digunakan untuk kebutuhan nyata masyarakat, bukan untuk agenda seremonial yang manfaatnya minim.
Untuk itu, kami mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mengusut dugaan kejanggalan dalam alokasi anggaran APBD ini. Sebab penggunaan uang rakyat harus transparan, akuntabel, dan memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan publik.
Kami menegaskan kembali:
Prioritas anggaran harus dikembalikan kepada rakyat.
Stop anggaran seremonial.
Dan pastikan setiap rupiah APBD bekerja untuk kebutuhan dasar masyarakat — termasuk hak mereka untuk hidup layak dan bisa terus makan untuk menyambung hidup.
(Red)
