ASR

lisensi

Advertisement

Tuesday, 7 October 2025, October 07, 2025 WIB
Last Updated 2025-10-07T07:54:28Z

BBRP Tegaskan Penolakan Pembangunan Jalan di Kawasan Cagar Budaya Kota Bogor



Bogor, //ASR-TV.COM//
Dewan Pimpinan Pusat Barisan Benteng Raya Padjajaran (BBRP) menyatakan penolakan tegas terhadap rencana pembangunan jalan pengganti Jalan Saleh Danasasmita yang disebut akan melintasi kawasan Sumur Tujuh dan Banker Mandiri, wilayah yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya oleh Pemerintah Kota Bogor.

Sikap tersebut tertuang dalam surat resmi BBRP bernomor 0109/SP-DPP/X/2025 yang ditujukan kepada Wali Kota Bogor, Drs. Dedie A. Rachim, M.A. Ketua Umum BBRP, Michael Alex Wilson, menyampaikan bahwa pembangunan di kawasan tersebut berpotensi merusak situs peninggalan leluhur Pakuan Padjajaran yang memiliki nilai sejarah dan spiritual tinggi bagi masyarakat Sunda.

“Pemerintah seharusnya fokus melindungi dan merawat warisan budaya leluhur, bukan justru membuka akses jalan di atas area sakral seperti Makam Mbah Dalam, Sumur Tujuh, dan Banker Mandiri,” ujar Michael dalam keterangan tertulisnya.

Menurut BBRP, kawasan tersebut telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya Kota Bogor sejak tahun 2018 berdasarkan keputusan Wali Kota Bogor saat itu, Bima Arya Sugiarto, bersama Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor, Sahlan Rasidi.

BBRP menegaskan, langkah pembangunan yang berpotensi mengubah atau merusak kawasan bersejarah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Oleh karena itu, organisasi tersebut mendesak Pemerintah Kota Bogor untuk meninjau kembali rencana proyek tersebut dan mempertimbangkan alternatif rute yang tidak mengorbankan situs bersejarah.

Selain itu, BBRP juga menyatakan dukungannya terhadap program “Bogor Kota Pusaka” dan “Bogor Sebagai Lembur Pakuan” yang diinisiasi oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, sebagai bagian dari upaya pelestarian nilai-nilai budaya dan sejarah Sunda.

“Surat sikap ini merupakan bentuk komitmen kami menjaga warisan budaya Sunda agar tidak hilang oleh kepentingan pembangunan semata,” tegas Michael Alex Wilson menutup pernyataannya.

(DEDE R)