Tangkil Bogor //Asr -tv.com// Pemerintah Desa Tangkil, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Aula Kantor Desa Tangkil, Senin (6/10/2025).
Musrenbangdes tersebut dihadiri oleh jajaran perangkat desa, BPD, tokoh masyarakat, Ketua RT dan RW, kader PKK, Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta perwakilan dari Kecamatan Citeureup.
Kepala Desa Tangkil, Fikriana, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang hadir dan berpartisipasi aktif.
“Musrenbang ini kegiatan tahunan yang sangat penting untuk menentukan arah pembangunan desa ke depan. Semua usulan dan rencana kegiatan akan dibahas bersama agar tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Fikriana menjelaskan, melalui forum ini masyarakat bisa melihat langsung rencana kegiatan pembangunan yang telah disusun, termasuk proyek-proyek prioritas untuk tahun 2026 mendatang.
Ia juga menyebutkan adanya rencana peningkatan bantuan keuangan (bangkeu) dari pemerintah daerah.
“Alhamdulillah, informasi dari Bapak Bupati, ke depan bantuan keuangan desa kemungkinan akan naik menjadi Rp1,5 miliar. Ini tentu akan sangat membantu, apalagi kebijakan ini tidak hanya untuk infrastruktur, tapi juga bisa digunakan untuk penambahan insentif guru ngaji,” jelasnya.
Menurut Fikriana, usulan penambahan insentif guru ngaji merupakan aspirasi penting karena selama ini banyak guru ngaji yang belum memiliki SK resmi dan belum sepenuhnya mendapat perhatian pemerintah daerah.
Sementara itu, perwakilan Kecamatan Citeureup, Falah, dalam arahannya menegaskan bahwa Musrenbang bukan sekadar formalitas, melainkan momentum penting untuk memadukan aspirasi masyarakat dengan kebijakan pemerintah daerah.
“Musrenbang ini kegiatan rutin setiap tahun, tapi substansinya sangat penting. Semua usulan dari masyarakat sudah dihimpun melalui musyawarah wilayah dan akan dipaparkan berdasarkan pagu indikatif tahun berjalan,” kata Falah.
Ia menjelaskan, tahun depan kemungkinan ada penyesuaian anggaran, mengingat informasi sementara menyebutkan dana desa bisa turun hingga 10 persen. Namun, di sisi lain, kabar baik datang dari peningkatan bantuan keuangan khusus infrastruktur menjadi Rp1,5 miliar, dengan pembagian sekitar Rp900 juta untuk infrastruktur dan Rp600 juta untuk kegiatan non-infrastruktur seperti pemberdayaan masyarakat dan keagamaan.
“Bupati memberi keleluasaan bagi desa untuk menyesuaikan penggunaan anggaran. Jadi kegiatan seperti insentif guru ngaji itu bisa masuk dalam pos non-infrastruktur,” ujarnya.
( Fitri ASR)
